INGGRIS — Pusat Data Hanya Serap 25 Persen Tenaga Kerja

Di balik dinding-dinding beton bertulang dan sistem pendingin canggih yang menderu tanpa henti di pinggiran kota-kota besar Britania Raya, berdiri pusat data modern—katedral digital abad ke-21 yang menjadi tulang punggung ekonomi internet. Industri teknologi kerap mengagungkan fasilitas ini sebagai pilar utama transformasi ekonomi modern yang dijanjikan bakal membuka puluhan ribu lapangan kerja baru. Namun, sebuah laporan riset terbaru mengungkap tabir di balik narasi megah tersebut: janji penyerapan tenaga kerja massal yang diusung raksasa teknologi ternyata jauh dari kenyataan di lapangan.

Studi mendalam yang dirilis oleh lembaga kajian lingkungan independen, Verdant, menunjukkan bahwa seluruh pusat data yang saat ini direncanakan di Britania Raya kemungkinan besar hanya akan mempekerjakan sekitar 10.400 pekerja langsung. Angka ini berbanding terbalik secara dramatis dengan klaim kelompok lobi industri teknologi, TechUK, yang sebelumnya secara agresif memproyeksikan terciptanya lebih dari 40.000 lapangan kerja baru dari proyek-proyek infrastruktur digital tersebut.

Janji Manis vs Realita Lapangan

Ketimpangan yang mencapai 75 persen ini memperjelas adanya jurang pemisah yang lebar antara retorika promosi industri dan fakta operasional di lapangan. Fasilitas pusat data, meskipun membutuhkan investasi modal jumbo hingga miliaran poundsterling, pada hakikatnya adalah infrastruktur yang sangat terotomatisasi dan tidak padat karya.

Peneliti senior di Verdant menegaskan bahwa proyeksi yang dirilis kelompok lobi kerap kali mencampuradukkan pekerjaan konstruksi sementara dengan pekerjaan operasional permanen. Hal ini dilakukan demi mempercantik angka penyerapan tenaga kerja saat mengajukan izin pembangunan kepada pemerintah daerah dan publik.

"Industri teknologi telah menjual narasi lapangan kerja massal demi mendapatkan lampu hijau perizinan serta akses prioritas ke jaringan listrik nasional. Faktanya, begitu masa konstruksi selesai, aula-aula server raksasa tersebut praktis beroperasi hampir tanpa kehadiran manusia," tegas peneliti utama dalam riset tersebut.

Mesin Raksasa Tanpa Manusia

Pusat data modern dirancang untuk efisiensi komputasi, bukan untuk menyerap tenaga kerja manusia dalam jumlah besar. Ruang-ruang server seluas puluhan ribu meter persegi umumnya hanya membutuhkan segelintir teknisi jaringan, petugas keamanan, serta staf pemeliharaan fasilitas harian. Sebagian besar operasional penyeimbangan beban kerja, pemantauan suhu, hingga pemulihan sistem kini telah diambil alih oleh perangkat lunak otomatis dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Kondisi ini menciptakan fenomena kontradiksi ekonomi yang unik: sebuah kompleks pusat data senilai 500 juta poundsterling mungkin hanya akan menyerap 30 hingga 50 karyawan tetap di lokasi. Karakteristik yang sangat modal intensif ini membuat dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan menjadi sangat minim.

Beban Konsumsi Energi yang Kian Mengkhawatirkan

Masalah penyerapan tenaga kerja yang sangat minim ini menjadi kian krusial ketika disandingkan dengan besarnya beban ekologis yang ditimbulkannya. Pusat data dikenal sebagai konsumen listrik kelas berat (*power-hungry infrastructure*). Maraknya penggunaan kecerdasan buatan generatif menuntut daya komputasi yang berlipat ganda, yang pada akhirnya memicu lonjakan konsumsi energi secara masif.

Laporan Verdant menyoroti bahwa peningkatan konsumsi listrik dari pusat data yang direncanakan berisiko tinggi membebani kapasitas jaringan listrik nasional Britania Raya. Pasokan energi hijau yang seharusnya dialokasikan untuk pemukiman warga atau dekarbonisasi sektor manufaktur justru tersedot untuk mendinginkan ribuan mesin server yang beroperasi tanpa henti.

"Kita mengorbankan kapasitas energi bersih yang sangat berharga demi fasilitas yang hanya memberikan sedikit sekali manfaat pekerjaan bagi warga lokal. Ini adalah kompromi kebijakan yang sangat tidak seimbang dari sudut pandang ekonomi maupun lingkungan," tambah laporan tersebut.

Dilema Kebijakan dan Tuntutan Transparansi

Temuan ini menempatkan pemerintah Britania Raya dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, pemerintah berambisi menjadikan Inggris sebagai pusat kecerdasan buatan dan inovasi teknologi dunia. Namun di sisi lain, memberikan keistimewaan perizinan tanpa evaluasi kritis terhadap manfaat ekonomi riil berisiko memicu kecemburuan sosial dan kegagalan target lingkungan.

Para pengamat ekonomi dan pembuat kebijakan kini mendesak pemerintah untuk merevisi standar perizinan fasilitas digital. Pengembang pusat data dituntut untuk menyajikan transparansi data penciptaan lapangan kerja yang lebih jujur serta membayar kompensasi atas penggunaan energi skala besar yang mereka konsumsi.

Tanpa adanya pengetatan regulasi, Britania Raya berisiko hanya menjadi lahan bagi berdirinya koridor-koridor server raksasa—fasilitas yang kaya akan konsumsi energi, namun miskin dalam memberikan kontribusi kesejahteraan bagi tenaga kerja lokal.